Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, “demos” artinya rakyat dan “kratos” artinya kekuasaan. Jadi demokrasi dapat diartikan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu demokrasi merupakan suatu mekanisme terbuka dalam menentukan segala kebijakan negara dengan memberi tempat khusus bagi rakyatnya untuk berpartisipasi memberikan input terhadap kebijakan tersebut serta mengkoreksi kinerja pemerintah yang menyeleweng dan tidak pro rakyat, namun hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan arti dan tujuan demokrasi yaitu mensejahterakan rakyat, bias kita lihat di media masa masih banyaknya kasus-kasus yang menimpa negara-negara penganut paham demokrasi, misalnya kasus skandal korupsi,mafia peradilan,mafia anggaran dan hukum yang belum menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini disebabkan demokrasi yang disalahgunakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Karena tidak di barengi dengan penegakan hukum yang tegas banyak orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab yang merusak dan menodai demokrasi tersebut. Banyak kasus korupsi di Indonesia yang lolos dari jeratan hukum atau pelakunya di penjara tapi sangat singkat sekali sehingga mereka melakukannya lagi setelah keluar dari penjara, ini yang seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah dalam memberantas korupsi yang sudah mengakar di bumi pertiwi ini.
Sungguh ironis negara kita yang kaya sember daya alam dan wilayahnya yang luas tapi rakyatnya miskin, kelaparan apalagi banyak pengemis dan gelandangan di kota-kota besar termasuk di ibu kota negara.
Sudah menjadi pemandangan yang biasa di kota-kota metropolitan orang pergi untuk mengadu nasib walau tak punya keahlian sedikit pun, mereka hanya mengandalkan uluran tangan dermawan yang tulus untuk sekear mengisi perut dengan sesuap nasi. Seharusnya mereka sadar kalau yang mereka makan adalah uang rakyat yang memilihnya duduk jadi wakil rakyat di gedung dewan yang terhormat itu, tapi kini mereka seolah-olah melupakannya dan tak lagi menghiraukan jeritan jutaan jiwa manusia yang menantikan janji manis namun ternyata hanya sebongkah dusta berlapiskan emas harapan.
Ketika kehidupan tak terarah lagi Islam menawarkan solusi yang dapat menjawab dan mengatasi persoalan-persoalan rumit, sama halnya ketika zaman Rasulullah saw, Islam mampu mengubah peradaban jahiliyah yang carut marut menjadi peradaban yang penuh kasih sayang dan perdamaian sehingga seluruh umat dapat merasakan ketentraman dalam menjalani akivitasnya sehari-hari, hal ini dikarenakan Islam merupakan Rahmatan lilalamin danj juga sosok Nabi yang mempunyai kelebihan yaitu Al-Amin (dapat dipercaya) ini membuat umat manusia damai dan saling menghargai walau beda keyakinan.
Akhir-akhir ini banyak organisasi yang ingin Indonesia menerapkan hukum Islam dalam penyelenggaraan Negara hal ini disebabkan ketidakpuasan dan kejengahan melihat fenomena korupsi yang setiap saat ditayangkan di televisi seakan tidak ada habisnya untuk di pertontonkan ke publik tentu saja unu sangat menyakitkan perasaan rakyat dan membuat hilang asa untuk meneruskan perjuangan karena terbentur tembok ketidakadilan yang sangat besar. Terlebih lagi kasus samar-samar penyelesaiannya yaitu kasus makar yang dilakukan jaringan bawah tanah NII, pemerintah dan aparat tidak mampu berbuat banyak apalagi menghukum pelakunya bahkan mereka di biarkan berkeliaran bebas tanpa pengawasan.
Ketegasan seorang pemimpin sangat menentukan dalam ketentraman dan kelangsungan hidup warga negara nya, seorang presiden Negara tirai bambu pernah mengatakan “Berikan Kepadaku Seratus Peti Mati, 99 Untuk Pejabatku dan Satu Untukku” sungguh perkataan tegas yang tak pernah terdengar dari pemerintah Indonesia sekarang. Berat memang mengurus Negara yang besar dan penduduknya terpadat ke-3 di dunia namun hal tersebut tidak boleh di jadikan alasan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan yang komplek dan mengakar.
Masalah hubungan antara islam dan demokrasi dapat di bahas melalui dua pendekatan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris, persoalan demokrasi dapat di telusuri dari sudut ajaran islam. Sementara dalam dataran empirisn menganalisis implementasi demokrasi dalam ketatanegaraan dan praktek politik (Drs. Herabudin, Am.Pd,2008:104). Dalam perkembangan modernisasi sangat di perlukan sebuah system yang dapat merangkul semua elemen masyarakat dan Islam dapat membuktikannya lewat system pemerintahan masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin di jazirah Arab. Demokrasi sebagai sebuah system politik sangat sejalan dengan prinsip-prinsip al-quran karena mengedepankan musyawarah dalam mencapai suatu kesepakatan, ini sangat lah bertolak belakang dengan system politik lain misalnya system pemerintahan otoriter yang segala sesuatunya di pegang oleh seorang pemimpin dan islam tidak mengajarkan hal tersebut karena dapat mengakibatkan permusuhan di antara sesama warga Negara. Oleh karena demokrasi mengedepankan musyawarah, maka di perlukan suatu system yang efektif agar terjalin kebersamaan, menghargai perbedaan serta saling mengingatkan antara yang benar dan yang salah.
Selain itu peran warga Negara dalam mengontrol kinerja pemerintah juga harus intens, mengapa demikian? Karena pemerintahan cenderung korup dan penuh manifulasi. Jadi, salah jika rakyat hanya sebatas memilih pemimpin lantas kemudian membiarkannya begitu saja akan tetapi kita harus selalu mengawasi dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa ini.
